Sri dan Spirit Kartini
OPINI
Penulis: Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Tamsil Linrung Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) tidak lagi dapat dipandang
PENULIS: SYAMRIL, DIREKTUR SEKOLAH ISLAM ATHIRAH Hari Senin, 7 April 2025 Kalla mengadakan Halal Bihalal yang dihadiri oleh Presiden Direktur Kalla,
PENULIS: SUHARDI DUKA, GUBERNUR SULAWESI BARAT Sekali lagi, kita sebagai umat muslim diberi kesempatan untuk merayakan hari raya Idulfitri. Tuhan
PENULIS: SYAMRIL, DIREKTUR SEKOLAH ISLAM ATHIRAH Mari merenung sejenak, selepas puasa apakah lebaran kita tipe ular atau ulat? Ular dan ulat dalam
PENULIS: SYAMRIL, DIREKTUR SEKOLAH ISLAM ATHIRAH Seorang polisi sangat kaget melihat pencuri yang ditangkapnya shalat di dalam tahanan. Dia bertanya
Penulis: Syamril/Rektor Kalla Institute Makna sederhana dari amanah yaitu titipan. Sebagai pribadi ada titipan dari Allah berupa waktu, harta dan
Bagian satu, Muh. Akbar Supriadi (Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Makassar) Kami ucapkan “Selamat bertugas menjadi Walikota dan Wakil
Presiden Rebuplik Indonesia memperkenalkan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) untuk 280 juta masyarakat indonesia dalam Forum Internasional World
Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) akan menggelar Musyawarah Besar (MUBES) XII pada tanggal 11 s.d. 13 April 2025 di Makassar. Acara ini
Menjelang akhir masa jabatan Bapak Danny Pomanto sebagai Wali Kota Makassar periode 2014–2018 dan 2020–2025, refleksi atas pencapaian serta
SELALU ada juru selamat yang datang. Di mana saja. Juga di Lampung, provinsi ujung selatan Sumatera. Posisinya strategis. Jalur logistik tersibuk
Tulisan ini didedikasikan untuk Ibu Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, sebagai bahan pertimbangan dalam
Kenapa tunjangan kinerja (tukin) dosen ASN di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) perlu diberikan? Ini
“Filosofinya hidup di kota itu adalah hidup bersama, karena orangnya banyak. Kalau semuanya meminta diprioritaskan, akan terjadi kecemburuan
Pembaharuan hukum acara pidana dengan melalui revisi UU No. 8/1981, dan guna menjalankan “semangat perlindungan” hak asasi dalam penegakan hukum,